BPK
Bungkam Dipertanyakan Belanja Layanan Sebesar 61,9 Miliar, PHMI Dorong Kepala Dinas DLHK Depok Segera Diperiksa

Bungkam Dipertanyakan Belanja Layanan Sebesar 61,9 Miliar, PHMI Dorong Kepala Dinas DLHK Depok Segera Diperiksa

Harusnya Jadi Teladan, Inspektorat Depok Bungkam Saat PHMI Pertanyakan Uang Harian Tahun 2024 Sebesar 2,9 Miliar

Harusnya Jadi Teladan, Inspektorat Depok Bungkam Saat PHMI Pertanyakan Uang Harian Tahun 2024 Sebesar 2,9 Miliar

BAKORNAS Minta Disdik Depok Jelaskan Akuntabilitas Penyaluran Belanja Hibah Dari 2021 Hingga 2023 Mencapai 166,2 Miliar Rupiah

BAKORNAS Minta Disdik Depok Jelaskan Akuntabilitas Penyaluran Belanja Hibah Dari 2021 Hingga 2023 Mencapai 166,2 Miliar Rupiah

BAKORNAS Pertanyakan Honorarium Rohaniwan sebesar 9,6 Miliar Pada Anggaran Belanja Sekda Kota Depok Tahun 2023

BAKORNAS Pertanyakan Honorarium Rohaniwan sebesar 9,6 Miliar Pada Anggaran Belanja Sekda Kota Depok Tahun 2023

“BAKORNAS Soroti Anggaran Perjalanan Dinas, Kesehatan Kota Depok Tiap Tahun Naik Milliaran Rupiah”

“BAKORNAS Soroti Anggaran Perjalanan Dinas, Kesehatan Kota Depok Tiap Tahun Naik Milliaran Rupiah”

Menghindar Dari Media Setelah Terbongkar Kasus Dugaan Gratifikasi Komisioner KPU Kota Bogor

Menghindar Dari Media Setelah Terbongkar Kasus Dugaan Gratifikasi Komisioner KPU Kota Bogor

Bakornas Kembali Buat Dunia Pendidikan Provinsi Bengkulu Kalang Keteteran Terkait Dugaan Pungli Berkedok Sumbangan

Bakornas Kembali Buat Dunia Pendidikan Provinsi Bengkulu Kalang Keteteran Terkait Dugaan Pungli Berkedok Sumbangan

Mahendra Bongkar Dugaan Korupsi Di RSUD Lahat Nilainya Fantastis Ratusan Miliar

Mahendra Bongkar Dugaan Korupsi Di RSUD Lahat Nilainya Fantastis Ratusan Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pembuatan Peta Desa di BPMDes, Nilai nya 12 M, LIDIKKRIMSUS RI Desak Kejari Lahat Bongkar Habis

Kasus Dugaan Korupsi Pembuatan Peta Desa di BPMDes, Nilai nya 12 M, LIDIKKRIMSUS RI Desak Kejari Lahat Bongkar Habis

PKN DEMO DI 4 LEMBAGA NEGARA DI JAKARTA MENUNTUT DI SAHKAN RUU PERAMPASAN ASET DAN TANGKAP KORUPTOR

PKN DEMO DI 4 LEMBAGA NEGARA DI JAKARTA MENUNTUT DI SAHKAN RUU PERAMPASAN ASET DAN TANGKAP KORUPTOR

Hancurnya Kawasan Hutan Lindung Akibat Tambang Timah Ilegal

Hancurnya Kawasan Hutan Lindung Akibat Tambang Timah Ilegal

 Patar Sihotang SH,MH : PKN Melaporkan Kementrian Pekerjaan Umum Di Duga Melindungi Korupsi

Patar Sihotang SH,MH : PKN Melaporkan Kementrian Pekerjaan Umum Di Duga Melindungi Korupsi