RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM

                          Oleh: Wendi Darman Laia, S.H 
Mahasiswa pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Negara juga harus 
memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak terus dinikmati oleh 
pelakunya. Sebab, memenjarakan seseorang tanpa mampu memulihkan aset hasil kejahatan belum 
sepenuhnya menjawab kerugian yang ditimbulkan korupsi terhadap masyarakat.

Atas dasar itu, pembentukan regulasi mengenai perampasan aset menjadi kebutuhan penting dalam 
sistem penegakan hukum Indonesia. Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan 
Aset diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara untuk menelusuri, membekukan, dan 
merampas aset yang berasal dari tindak pidana.

Namun, terdapat satu persoalan mendasar yang harus dijawab: sampai sejauh mana negara dapat 
mengambil alih harta seseorang tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemberantasan korupsi. Justru sebaliknya, 
pertanyaan itu diperlukan agar instrumen hukum yang dibentuk untuk memberantas kejahatan 
tidak berubah menjadi sumber ketidakadilan baru.

RUU Perampasan Aset dan Momentum Reformasi Hukum

Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali memasuki tahap penting. Pada 5 November 2026, 
Komisi III DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dan 
melanjutkan pembahasan substansi rancangan undang-undang tersebut. Pada tanggal yang sama, 
DPR dan pemerintah menyepakati perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak 
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perkembangan ini menunjukkan adanya dorongan politik dan kelembagaan untuk memperkuat 
instrumen hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Akan tetapi, urgensi pembentukan 
undang-undang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketelitian dalam merumuskan 
setiap pasalnya.

Pemberantasan korupsi memang membutuhkan instrumen yang efektif. Pelaku tindak pidana dapat 
menyembunyikan kekayaan melalui transaksi berlapis, menggunakan nama orang lain, 
memindahkan aset ke luar negeri, atau memanfaatkan berbagai bentuk badan hukum. Akibatnya, 
penelusuran dan pemulihan aset sering kali menghadapi hambatan yang tidak sederhana.

Dalam kondisi demikian, pendekatan penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan 
pelaku belum tentu cukup. Negara juga perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan 
bahwa hasil tindak pidana dapat dikembalikan dan tidak menjadi keuntungan bagi pelaku.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Efektivitas dan Batas Kewenangan Negara

Salah satu konsep yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan perampasan aset adalah 
Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset yang tidak 
mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap pemilik atau penguasa aset terlebih dahulu 
dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum.

Berbeda dengan perampasan aset yang mengikuti proses pemidanaan, pendekatan NCB pada 
dasarnya berfokus pada status dan hubungan aset dengan tindak pidana. Dengan demikian, proses 
hukum terhadap aset dapat dimungkinkan dalam keadaan tertentu meskipun pelaku tidak dapat 
dituntut atau dipidana.

Pendekatan ini relevan untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang kompleks. Sebagai contoh, 
ketika seseorang meninggal dunia sebelum proses pidana selesai, melarikan diri, atau tidak dapat 
diadili karena keadaan tertentu, aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak seharusnya 
otomatis terbebas dari upaya pemulihan.

Konsep tersebut juga memiliki relevansi dengan United Nations Convention Against Corruption 
(UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 
54 ayat (1) huruf c UNCAC mendorong negara peserta untuk mempertimbangkan langkah-langkah 
yang memungkinkan perampasan hasil kejahatan tanpa putusan pidana dalam keadaan ketika 
pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak hadir, maupun 
dalam keadaan lain yang sesuai.

Meskipun demikian, NCB tidak dapat dimaknai sebagai izin bagi negara untuk merampas aset 
hanya berdasarkan kecurigaan. Tidak adanya putusan pidana terhadap seseorang bukan berarti 
negara terbebas dari kewajiban membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana.

Oleh karena itu, mekanisme NCB harus memiliki batas yang jelas. Negara wajib mengajukan dasar 
dan bukti yang dapat diuji melalui proses peradilan. Pihak yang menguasai atau mengklaim 
kepemilikan aset juga harus memperoleh kesempatan yang layak untuk memberikan penjelasan 
dan mengajukan keberatan.

Dengan kata lain, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh dibangun dengan 
menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.

Negara Hukum Tidak Membenarkan Perampasan Sewenang-wenang

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 
1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan negara harus 
didasarkan pada hukum, dilakukan melalui prosedur yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) menegaskan 
bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Kedua ketentuan tersebut harus menjadi landasan utama dalam merumuskan RUU Perampasan 
Aset. Negara memang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap aset yang berkaitan 
dengan tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas.

Menurut saya, persoalan terpenting bukan terletak pada apakah negara boleh merampas aset tanpa 
putusan pidana, melainkan bagaimana memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan 
berdasarkan standar pembuktian yang jelas dan pengawasan peradilan yang efektif.

Apabila batas kewenangan tidak dirumuskan secara tegas, terdapat risiko bahwa mekanisme 
perampasan aset digunakan secara berlebihan. Bahkan, kekayaan seseorang dapat menjadi objek 
tindakan hukum tanpa pemeriksaan yang memadai mengenai asal-usul dan hubungan aset tersebut 
dengan tindak pidana.

Karena itu, RUU ini harus menjamin adanya pemeriksaan pengadilan yang independen, 
pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, akses terhadap bukti, hak untuk didampingi 
penasihat hukum, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum.

Jangan Abaikan Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah perlindungan terhadap pihak ketiga 
yang memperoleh atau menguasai aset secara sah.

Dalam kehidupan masyarakat, kepemilikan aset dapat berpindah melalui jual beli, warisan, hibah, 
maupun hubungan hukum lainnya. Tidak setiap orang yang menguasai suatu aset mengetahui 
bahwa aset tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Bayangkan seseorang membeli tanah atau bangunan melalui transaksi yang sah, tetapi kemudian 
diketahui bahwa pemilik sebelumnya memperoleh aset tersebut dari hasil tindak pidana. Apakah 
pembeli yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan tersebut harus kehilangan haknya?

Pertanyaan ini memperlihatkan pentingnya pengaturan mengenai pihak ketiga yang beritikad baik. 
RUU Perampasan Aset harus membedakan secara tegas antara pihak yang sengaja 
menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatan dan pihak yang memperoleh aset melalui 
transaksi yang sah tanpa mengetahui keterkaitannya dengan tindak pidana.

Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui hak untuk mengajukan keberatan, menghadirkan 
bukti kepemilikan, memperoleh informasi mengenai proses perampasan, dan mendapatkan 
pemeriksaan yang adil.

Tanpa pengaturan yang memadai, perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan merugikan masyarakat yang justru tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.

Transparansi Pengelolaan Aset Tidak Boleh Diabaikan

Keberhasilan perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengambil alih 
kekayaan hasil kejahatan. Pengelolaan aset setelah dirampas juga harus menjadi bagian penting 
dari pengaturan.

Aset yang dirampas dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, saham, dan berbagai bentuk 
kekayaan lainnya. Apabila tidak dikelola secara transparan, aset tersebut justru berpotensi 
menimbulkan persoalan baru, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.

Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas lembaga yang bertanggung 
jawab, mekanisme penilaian, penyimpanan, pemeliharaan, penjualan, serta pertanggungjawaban 
hasil pengelolaan aset. Pengawasan yang independen dan mekanisme audit juga harus menjadi 
bagian dari sistem tersebut.

Jangan sampai negara berhasil merampas aset dari pelaku kejahatan, tetapi gagal memastikan 
bahwa aset tersebut dikelola untuk kepentingan publik.

Menegakkan Hukum Tanpa Mengorbankan Keadilan

Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset merupakan peluang penting untuk memperkuat 
pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, 
kualitas suatu undang-undang tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang 
diberikan kepada negara. Kualitasnya juga harus dilihat dari seberapa kuat undang-undang tersebut 
membatasi kewenangan agar tidak disalahgunakan.

Pembentuk undang-undang setidaknya harus memastikan lima hal: kejelasan ruang lingkup aset 
yang dapat dirampas, standar pembuktian yang terukur, pemeriksaan pengadilan yang independen, 
perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta transparansi pengelolaan aset hasil 
perampasan.

Selain itu, pembahasan RUU harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, 
akademisi, praktisi hukum, dan kelompok masyarakat sipil. Partisipasi publik bukan sekadar 
formalitas, melainkan sarana untuk menguji apakah norma yang dirumuskan benar-benar adil dan 
dapat diterapkan.

Pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah dua kepentingan yang saling 
bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam negara hukum. Negara harus 
mampu bertindak tegas terhadap kejahatan, tetapi pada saat yang sama wajib melindungi warga 
negara dari tindakan yang sewenang-wenang.

Sebab, tujuan hukum bukan hanya memastikan bahwa pelaku kejahatan kehilangan hasil 
kejahatannya, tetapi juga memastikan bahwa tidak seorang pun kehilangan haknya secara tidak adil.

Baca Juga
Berita Terbaru
  • RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM
  • RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM
  • RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM
  • RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM
  • RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM
  • RUU Perampasan Aset: Ketegasan Memberantas Korupsi Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan HAM
Posting Komentar