Mahasiswa pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Negara juga harus
memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak terus dinikmati oleh
pelakunya. Sebab, memenjarakan seseorang tanpa mampu memulihkan aset hasil kejahatan belum
sepenuhnya menjawab kerugian yang ditimbulkan korupsi terhadap masyarakat.
Atas dasar itu, pembentukan regulasi mengenai perampasan aset menjadi kebutuhan penting dalam
sistem penegakan hukum Indonesia. Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan
Aset diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara untuk menelusuri, membekukan, dan
merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
Namun, terdapat satu persoalan mendasar yang harus dijawab: sampai sejauh mana negara dapat
mengambil alih harta seseorang tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemberantasan korupsi. Justru sebaliknya,
pertanyaan itu diperlukan agar instrumen hukum yang dibentuk untuk memberantas kejahatan
tidak berubah menjadi sumber ketidakadilan baru.
RUU Perampasan Aset dan Momentum Reformasi Hukum
Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali memasuki tahap penting. Pada 5 November 2026,
Komisi III DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dan
melanjutkan pembahasan substansi rancangan undang-undang tersebut. Pada tanggal yang sama,
DPR dan pemerintah menyepakati perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Perkembangan ini menunjukkan adanya dorongan politik dan kelembagaan untuk memperkuat
instrumen hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Akan tetapi, urgensi pembentukan
undang-undang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketelitian dalam merumuskan
setiap pasalnya.
Pemberantasan korupsi memang membutuhkan instrumen yang efektif. Pelaku tindak pidana dapat
menyembunyikan kekayaan melalui transaksi berlapis, menggunakan nama orang lain,
memindahkan aset ke luar negeri, atau memanfaatkan berbagai bentuk badan hukum. Akibatnya,
penelusuran dan pemulihan aset sering kali menghadapi hambatan yang tidak sederhana.
Dalam kondisi demikian, pendekatan penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan
pelaku belum tentu cukup. Negara juga perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan
bahwa hasil tindak pidana dapat dikembalikan dan tidak menjadi keuntungan bagi pelaku.
Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Efektivitas dan Batas Kewenangan Negara
Salah satu konsep yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan perampasan aset adalah
Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset yang tidak
mensyaratkan adanya putusan pemidanaan terhadap pemilik atau penguasa aset terlebih dahulu
dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum.
Berbeda dengan perampasan aset yang mengikuti proses pemidanaan, pendekatan NCB pada
dasarnya berfokus pada status dan hubungan aset dengan tindak pidana. Dengan demikian, proses
hukum terhadap aset dapat dimungkinkan dalam keadaan tertentu meskipun pelaku tidak dapat
dituntut atau dipidana.
Pendekatan ini relevan untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang kompleks. Sebagai contoh,
ketika seseorang meninggal dunia sebelum proses pidana selesai, melarikan diri, atau tidak dapat
diadili karena keadaan tertentu, aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak seharusnya
otomatis terbebas dari upaya pemulihan.
Konsep tersebut juga memiliki relevansi dengan United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal
54 ayat (1) huruf c UNCAC mendorong negara peserta untuk mempertimbangkan langkah-langkah
yang memungkinkan perampasan hasil kejahatan tanpa putusan pidana dalam keadaan ketika
pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak hadir, maupun
dalam keadaan lain yang sesuai.
Meskipun demikian, NCB tidak dapat dimaknai sebagai izin bagi negara untuk merampas aset
hanya berdasarkan kecurigaan. Tidak adanya putusan pidana terhadap seseorang bukan berarti
negara terbebas dari kewajiban membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana.
Oleh karena itu, mekanisme NCB harus memiliki batas yang jelas. Negara wajib mengajukan dasar
dan bukti yang dapat diuji melalui proses peradilan. Pihak yang menguasai atau mengklaim
kepemilikan aset juga harus memperoleh kesempatan yang layak untuk memberikan penjelasan
dan mengajukan keberatan.
Dengan kata lain, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh dibangun dengan
menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.
Negara Hukum Tidak Membenarkan Perampasan Sewenang-wenang
Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan negara harus
didasarkan pada hukum, dilakukan melalui prosedur yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) menegaskan
bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Kedua ketentuan tersebut harus menjadi landasan utama dalam merumuskan RUU Perampasan
Aset. Negara memang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap aset yang berkaitan
dengan tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas.
Menurut saya, persoalan terpenting bukan terletak pada apakah negara boleh merampas aset tanpa
putusan pidana, melainkan bagaimana memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan
berdasarkan standar pembuktian yang jelas dan pengawasan peradilan yang efektif.
Apabila batas kewenangan tidak dirumuskan secara tegas, terdapat risiko bahwa mekanisme
perampasan aset digunakan secara berlebihan. Bahkan, kekayaan seseorang dapat menjadi objek
tindakan hukum tanpa pemeriksaan yang memadai mengenai asal-usul dan hubungan aset tersebut
dengan tindak pidana.
Karena itu, RUU ini harus menjamin adanya pemeriksaan pengadilan yang independen,
pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, akses terhadap bukti, hak untuk didampingi
penasihat hukum, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum.
Jangan Abaikan Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah perlindungan terhadap pihak ketiga
yang memperoleh atau menguasai aset secara sah.
Dalam kehidupan masyarakat, kepemilikan aset dapat berpindah melalui jual beli, warisan, hibah,
maupun hubungan hukum lainnya. Tidak setiap orang yang menguasai suatu aset mengetahui
bahwa aset tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Bayangkan seseorang membeli tanah atau bangunan melalui transaksi yang sah, tetapi kemudian
diketahui bahwa pemilik sebelumnya memperoleh aset tersebut dari hasil tindak pidana. Apakah
pembeli yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan tersebut harus kehilangan haknya?
Pertanyaan ini memperlihatkan pentingnya pengaturan mengenai pihak ketiga yang beritikad baik.
RUU Perampasan Aset harus membedakan secara tegas antara pihak yang sengaja
menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatan dan pihak yang memperoleh aset melalui
transaksi yang sah tanpa mengetahui keterkaitannya dengan tindak pidana.
Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui hak untuk mengajukan keberatan, menghadirkan
bukti kepemilikan, memperoleh informasi mengenai proses perampasan, dan mendapatkan
pemeriksaan yang adil.
Tanpa pengaturan yang memadai, perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum dan merugikan masyarakat yang justru tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Transparansi Pengelolaan Aset Tidak Boleh Diabaikan
Keberhasilan perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengambil alih
kekayaan hasil kejahatan. Pengelolaan aset setelah dirampas juga harus menjadi bagian penting
dari pengaturan.
Aset yang dirampas dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, saham, dan berbagai bentuk
kekayaan lainnya. Apabila tidak dikelola secara transparan, aset tersebut justru berpotensi
menimbulkan persoalan baru, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.
Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara jelas lembaga yang bertanggung
jawab, mekanisme penilaian, penyimpanan, pemeliharaan, penjualan, serta pertanggungjawaban
hasil pengelolaan aset. Pengawasan yang independen dan mekanisme audit juga harus menjadi
bagian dari sistem tersebut.
Jangan sampai negara berhasil merampas aset dari pelaku kejahatan, tetapi gagal memastikan
bahwa aset tersebut dikelola untuk kepentingan publik.
Menegakkan Hukum Tanpa Mengorbankan Keadilan
Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset merupakan peluang penting untuk memperkuat
pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun,
kualitas suatu undang-undang tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang
diberikan kepada negara. Kualitasnya juga harus dilihat dari seberapa kuat undang-undang tersebut
membatasi kewenangan agar tidak disalahgunakan.
Pembentuk undang-undang setidaknya harus memastikan lima hal: kejelasan ruang lingkup aset
yang dapat dirampas, standar pembuktian yang terukur, pemeriksaan pengadilan yang independen,
perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta transparansi pengelolaan aset hasil
perampasan.
Selain itu, pembahasan RUU harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat,
akademisi, praktisi hukum, dan kelompok masyarakat sipil. Partisipasi publik bukan sekadar
formalitas, melainkan sarana untuk menguji apakah norma yang dirumuskan benar-benar adil dan
dapat diterapkan.
Pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia bukanlah dua kepentingan yang saling
bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dalam negara hukum. Negara harus
mampu bertindak tegas terhadap kejahatan, tetapi pada saat yang sama wajib melindungi warga
negara dari tindakan yang sewenang-wenang.
Sebab, tujuan hukum bukan hanya memastikan bahwa pelaku kejahatan kehilangan hasil
kejahatannya, tetapi juga memastikan bahwa tidak seorang pun kehilangan haknya secara tidak adil.