Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang
Kasus penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memunculkan ironi sekaligus ketegangan institusional yang mendalam. Sosok yang selama ini dikenal sebagai "pemburu korupsi" justru berbalik menjadi pesakitan, sebuah peristiwa yang secara inheren menarik perhatian publik dan mendorong diskursus mengenai objektivitas penegakan hukum serta instrumen praperadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah proses hukum yang dijalankan, khususnya terkait penetapan tersangka, telah memenuhi standar formal dan material yang menjadi tulang punggung negara hukum, dan sejauh mana praperadilan mampu menguji kedalaman substansi pembuktian?
Praperadilan sebagai Instrumen Pengawasan dan Uji Objektivitas
Praperadilan hadir sebagai instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, guna mencegah kesewenang-wenangan dan melindungi hak-hak individu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, yang umumnya diinterpretasikan sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 KUHAP). Namun, keberadaan minimal dua alat bukti ini tidak boleh dipahami hanya sebagai formalitas administratif. Alat bukti tersebut harus memiliki relevansi yang kuat dengan dugaan tindak pidana dan keterlibatan langsung individu yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam konteks perkara Febrie Adriansyah, pihak kepolisian menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, serta didahului dengan gelar perkara. Pernyataan ini merupakan dalil pihak penyidik yang kemudian harus diuji kebenarannya berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang objektif dalam proses peradilan.
Aspek objektivitas penegakan hukum menjadi sangat relevan ketika melibatkan mantan pejabat tinggi institusi penegak hukum. Perkara semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi publik terkait konflik kepentingan, persaingan antarlembaga, atau motif di luar hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan profesionalisme, transparansi, dan kemandirian dalam penanganan perkara. Penetapan tersangka tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk membangun tekanan politik, memfasilitasi persaingan institusional, atau kepentingan personal. Namun, sebaliknya, status mantan pejabat juga tidak boleh menjadi tameng untuk menghambat proses hukum.
Evaluasi Kritis terhadap Putusan Praperadilan dan Kualitas Uji Materiil.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak dua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah, yang masing-masing berobjek pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyidikan, penahanan, serta penyitaan aset. Hakim tunggal dalam putusannya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan oleh penyidik adalah sah karena bukti permulaan yang cukup (sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) telah dipenuhi.
Meskipun putusan praperadilan merupakan mekanisme penting untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum, perlu ditekankan bahwa praperadilan hanya menguji aspek keabsahan prosedural, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas dugaan tindak pidana yang disangkakan (Pasal 83 ayat (1) KUHAP). Pembuktian unsur-unsur TPPU, termasuk asal-usul harta kekayaan, hubungannya dengan tindak pidana asal, serta keterlibatan tersangka, tetap harus dibuktikan secara sah melalui proses peradilan pidana utama.
Namun, muncul pertanyaan kritis: apakah instrumen praperadilan saat ini sudah cukup progresif dalam menguji aspek material (kualitas alat bukti) atau masih terjebak pada formalitas administratif semata? Teks ini mengindikasikan bahwa hakim praperadilan menilai bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah hakim praperadilan sudah menguji kedalaman substansi alat bukti atau sebatas mencocokkan syarat administratif formil penyidikan. Dalam teori hukum acara pidana, pengujian bukti permulaan yang cukup seharusnya tidak hanya sekadar kuantitas alat bukti, tetapi juga kualitas dan relevansinya yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Jika hakim praperadilan hanya memastikan terpenuhinya "dua alat bukti" tanpa menggali lebih dalam apakah alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk menetapkan seseorang sebagai
tersangka secara objektif, maka praperadilan berpotensi kehilangan esensinya sebagai sarana kontrol materiil. Sebagaimana diuraikan oleh Arief Hidayat (2020) dalam kajiannya mengenai praperadilan, meskipun KUHAP membatasi kewenangan praperadilan pada aspek formal, namun hakim dapat dan seharusnya melakukan penalaran hukum untuk menilai apakah penetapan tersangka telah didasarkan pada dasar yang rasional dan objektif, bukan sekadar "pokoknya ada dua alat bukti" (Hidayat, 2020). Hal ini sejalan dengan semangat negara hukum yang mensyaratkan adanya legalitas formal dan legalitas material dalam setiap tindakan penegakan hukum.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Beriringan dengan Keadilan
Kasus Febrie Adriansyah memberikan pelajaran berharga: supremasi hukum tidak hanya diukur dari keberanian menetapkan tersangka, tetapi lebih fundamental lagi, dari kemampuan negara memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum tidak boleh terjerumus pada dua jurang yang sama-sama berbahaya: perlakuan istimewa terhadap individu karena jabatannya, atau justru tindakan represif yang sewenang-wenang terhadap seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Keduanya melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.
Masyarakat perlu mengawal kasus ini secara kritis dan objektif, menahan diri dari kesimpulan prematur sebelum ada pembuktian yang berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, tetapi kekuasaan pun tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat kepentingan. Inilah tolok ukur sesungguhnya dari negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.