BADAR.CO.ID | ANALISIS HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN: AHMAD FAHMI LUBIS
JAKARTA – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya terdapat kepentingan pelayanan publik, penggunaan anggaran negara atau daerah, tanggung jawab pejabat, serta kewajiban memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum.
Namun, di balik proses administratif yang tampak formal, terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian: bagaimana negara melindungi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan tugas pengadaan ketika menghadapi persoalan hukum, sekaligus memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran tetap dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena pelaksanaan pengadaan melibatkan banyak pihak dengan kewenangan dan tanggung jawab berbeda. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, serta pihak lainnya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jabatan atau keterlibatan administratif mereka.
Setiap peran harus diperiksa berdasarkan kewenangan, tindakan nyata, proses pengambilan keputusan, dokumen pendukung, dan ketentuan yang berlaku.
Di sinilah perlindungan hukum ASN menjadi bagian penting dari upaya membangun birokrasi profesional, bukan sekadar persoalan internal kepegawaian.
Pasal 84 Perpres Pengadaan: Ada Kewajiban Pelayanan Hukum
Perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki dasar khusus dalam Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Pasal 84 ayat (1) mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan.
Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa pelayanan hukum tersebut diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
Ketentuan ini memiliki arti penting bagi ASN yang menjalankan fungsi pengadaan. Ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan tugasnya, pelaku pengadaan yang termasuk dalam cakupan aturan berhak memperoleh pelayanan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pelayanan hukum tidak semestinya hanya dipahami sebagai bentuk perhatian atau kebijakan sukarela pimpinan. Pasal 84 menempatkannya sebagai kewajiban institusi pemerintah terhadap pelaku pengadaan yang memenuhi cakupan ketentuan tersebut.
Meski demikian, aturan ini juga memuat pengecualian. Pasal 84 ayat (3) mengecualikan penyedia barang/jasa, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, serta pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.
Karena itu, penentuan pihak yang berhak memperoleh pelayanan hukum berdasarkan pasal tersebut harus memperhatikan kedudukan dan perannya dalam proses pengadaan.
Hal lain yang tidak kalah penting, pelayanan hukum bukanlah jaminan bahwa seseorang terbebas dari pemeriksaan atau pertanggungjawaban. Pelayanan tersebut bertujuan memastikan hak-hak hukum pihak yang bersangkutan terlindungi selama menghadapi proses hukum sesuai ketentuan.
UU ASN Mengakui Bantuan Hukum sebagai Hak
Selain ketentuan khusus pengadaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bantuan hukum sebagai salah satu komponen penghargaan dan pengakuan bagi ASN.
Pasal 21 ayat (2) huruf g mencantumkan bantuan hukum, sedangkan Pasal 21 ayat (9) menyebutkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan dalam perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara tidak menghilangkan hak ASN atas bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam praktiknya, ASN dapat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keputusan administratif, pelaksanaan kontrak, proses pemilihan penyedia, pemeriksaan dokumen, hingga dugaan pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
Namun, setiap persoalan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, penanganannya perlu didasarkan pada fakta dan ketentuan yang relevan, bukan semata-mata pada jabatan seseorang atau asumsi mengenai siapa yang paling bertanggung jawab.
Penting pula dipahami bahwa hak atas bantuan hukum tidak identik dengan pembebasan dari tanggung jawab. Apabila seorang pejabat terbukti melakukan pelanggaran, proses pertanggungjawaban tetap harus berjalan sesuai hukum.
Sebaliknya, seseorang juga tidak sepatutnya dianggap bersalah hanya karena menduduki jabatan tertentu, menandatangani dokumen, atau terlibat dalam sebuah kegiatan pengadaan.
Prinsip dasarnya sederhana: hak atas perlindungan hukum harus dihormati, sedangkan penentuan kesalahan harus didasarkan pada bukti dan proses yang sah.
Ketika Loyalitas kepada Pimpinan Berhadapan dengan Aturan
Dalam birokrasi, hubungan antara pimpinan dan bawahan merupakan bagian dari sistem organisasi. Pimpinan memiliki kewenangan memberikan arahan kedinasan, sementara ASN berkewajiban melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
Akan tetapi, loyalitas profesional tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas terhadap setiap instruksi.
Dalam pengadaan barang dan jasa, keputusan harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, perencanaan yang tepat, prosedur pemilihan yang sesuai, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelaksanaan kontrak berdasarkan ketentuan.
Apabila muncul perbedaan pandangan mengenai suatu keputusan, penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mekanisme administratif dan konsultasi yang tersedia, bukan dengan mengabaikan aturan.
ASN perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukannya berada dalam batas kewenangan. Pimpinan, pada saat yang sama, perlu memberikan arahan yang jelas, sesuai ketentuan, dan tidak mengaburkan pembagian tanggung jawab antarpejabat.
Sebab, tanggung jawab hukum tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan siapa yang memiliki jabatan lebih tinggi atau siapa yang menandatangani dokumen terakhir. Penilaian harus melihat fungsi, kewenangan, tindakan, pengetahuan yang relevan, dan bukti dalam setiap perkara.
Hal ini tidak berarti jabatan yang lebih tinggi otomatis memikul seluruh tanggung jawab. Demikian pula, pejabat teknis tidak otomatis menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.
Masing-masing pihak harus dinilai berdasarkan peran dan perbuatannya.
APBD Bukan Sekadar Angka, tetapi Amanah Publik
Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan publik. Karena itu, setiap keputusan pengadaan tidak hanya berdampak pada organisasi pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat yang membutuhkan hasil pembangunan dan pelayanan publik.
Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, peralatan kebersihan, maupun kebutuhan pemerintah lainnya harus menghasilkan manfaat sesuai tujuan yang direncanakan.
Oleh sebab itu, pengawasan terhadap pengadaan perlu dilakukan secara serius, terbuka, dan proporsional.
Publik berhak memperoleh informasi mengenai program dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Aparat pengawasan juga perlu menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan kewenangannya. Sementara itu, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan dibangun hanya dari asumsi atau perbedaan pendapat.
Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi ASN dan pengawasan terhadap penggunaan APBD bukan dua kepentingan yang saling bertentangan.
Keduanya justru diperlukan agar pengadaan dapat berjalan secara profesional sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.
ASN yang bekerja sesuai aturan harus memperoleh perlindungan yang menjadi haknya. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemeriksaan tetap harus berjalan secara objektif.
Dengan cara demikian, perlindungan hukum tidak menjadi tameng untuk menutupi penyimpangan, sementara pengawasan tidak berubah menjadi tekanan yang mengabaikan hak pihak yang diperiksa.
UU Administrasi Pemerintahan Menjadi Pedoman
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Pasal 10 ayat (1).
Asas tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.
Dalam pelaksanaan pengadaan, asas-asas tersebut dapat menjadi kerangka penting untuk menilai kualitas pengambilan keputusan administratif.
Asas kepastian hukum menuntut adanya dasar hukum yang jelas. Asas kecermatan menekankan pentingnya pemeriksaan fakta dan dokumen sebelum keputusan diambil. Sementara itu, larangan penyalahgunaan kewenangan mengingatkan bahwa jabatan harus digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan hukum.
Namun, penerapan asas administrasi pemerintahan tetap harus dilakukan berdasarkan konteks dan ketentuan yang relevan. Tidak setiap kesalahan administratif otomatis merupakan tindak pidana, dan tidak setiap persoalan yang tampak administratif dapat langsung dikesampingkan dari pemeriksaan hukum.
Penilaian harus mempertimbangkan sifat perbuatan, kewenangan, akibat, bukti, serta aturan yang berlaku.
Pendekatan tersebut penting untuk menjaga dua kepentingan sekaligus: memastikan dugaan pelanggaran ditangani secara serius dan memastikan orang yang diperiksa tetap memperoleh perlakuan yang adil.
Apa yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah?
Agar perlindungan hukum tidak berhenti pada bunyi peraturan, pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme pelayanan yang jelas bagi pelaku pengadaan yang memenuhi persyaratan.
Pertama, pemerintah daerah perlu menjelaskan prosedur untuk mengakses pelayanan hukum, termasuk unit yang menangani permohonan, dokumen yang dibutuhkan, serta mekanisme koordinasi dengan bagian hukum atau instansi terkait.
Kedua, pembagian tugas dan kewenangan dalam pengadaan perlu diperjelas sejak tahap perencanaan. Setiap pejabat harus memahami tanggung jawabnya dan tidak mengambil alih kewenangan yang bukan menjadi bagiannya.
Ketiga, penguatan dokumentasi menjadi kebutuhan mendasar. Keputusan, pertimbangan teknis, perubahan pekerjaan, komunikasi kedinasan, dan pelaksanaan kontrak harus dicatat sesuai ketentuan agar prosesnya dapat ditelusuri.
Keempat, pengawasan internal dan peningkatan kompetensi pengadaan perlu berjalan berkelanjutan. Pencegahan kesalahan tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan hukum, tetapi harus dimulai sejak perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian pekerjaan.
Kelima, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penanganan persoalan hukum tidak dilakukan secara diskriminatif. Pelayanan harus diberikan berdasarkan ketentuan dan kelayakan permohonan, bukan kedekatan seseorang dengan pimpinan atau kedudukannya dalam organisasi.
Langkah-langkah tersebut tidak menjamin bahwa seluruh persoalan hukum dapat dihindari. Namun, tata kelola yang jelas dan terdokumentasi dapat membantu mengurangi risiko serta memperkuat pertanggungjawaban setiap pihak.
Perlindungan Bukan Kekebalan, Pengawasan Bukan Penghakiman
Persoalan perlindungan hukum ASN pelaku pengadaan memperlihatkan bahwa negara harus menjaga keseimbangan antara kewajiban, hak, dan pertanggungjawaban.
Jika aparatur hanya dibebani tanggung jawab tanpa kejelasan mekanisme perlindungan, profesionalisme birokrasi dapat menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika perlindungan disalahartikan sebagai kekebalan, penegakan hukum dan kepentingan publik dapat dirugikan.
Karena itu, dua prinsip harus berjalan beriringan.
Pertama, ASN yang menghadapi persoalan hukum terkait pelaksanaan tugas berhak memperoleh bantuan atau pelayanan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Kedua, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan proses hukum yang sah, tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa.
Dalam kerangka tersebut, pimpinan memiliki tanggung jawab memastikan organisasi bekerja sesuai ketentuan, ASN berkewajiban menjalankan tugas secara profesional, dan pemerintah sebagai institusi harus melaksanakan kewajiban pelayanan hukum yang telah diatur.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari cepatnya anggaran terserap atau banyaknya proyek yang selesai. Ukurannya juga mencakup kepatuhan terhadap hukum, kualitas pelayanan publik, transparansi, dan keadilan dalam pertanggungjawaban.
Perlindungan hukum bukan hadiah bagi ASN yang dekat dengan kekuasaan. Ia harus dijalankan berdasarkan aturan. Sebaliknya, jabatan bukan perisai dari pertanggungjawaban. Setiap kewenangan harus diuji melalui bukti, prosedur, dan hukum yang berlaku.
Di situlah birokrasi yang sehat menemukan keseimbangannya: aparatur dilindungi ketika menjalankan tugas sesuai ketentuan, penyimpangan tetap ditindak apabila terbukti, dan kepentingan masyarakat tidak dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.
Mendesak Intervensi Menteri PANRB dan Kepala BKN Pusat
Menanggapi fenomena sistemik ini, publik dan pengamat birokrasi mendesak adanya langkah konkret dan radikal dari pemerintah pusat untuk melindungi hak-hak serta keselamatan karier ASN di daerah.
Desakan keras ini ditujukan langsung kepada dua pemangku kepentingan utama tata kelola kepegawaian nasional:
Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB): Menteri PANRB dituntut untuk segera mereformulasi regulasi terkait jaminan perlindungan hukum bagi ASN secara konkret. Perlu ada aturan tegas yang memutus rantai loyalitas buta. Negara harus hadir memberikan advokasi dan bantuan hukum penuh bagi ASN yang terjerat kasus akibat menjalankan perintah jabatan, selama mereka tidak menerima aliran dana korupsi. Jika kepala daerah terbukti menolak melindungi bawahannya yang bekerja sesuai aturan, pemerintah pusat harus menjatuhkan sanksi administratif yang berat.
Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat: BKN Pusat didesak untuk segera membangun Sistem Perlindungan Karier dan Hukum Nasional yang Terintegrasi bagi ASN di daerah. BKN harus berani mengambil alih otoritas penilaian, mutasi, dan promosi jabatan strategis dari tangan kepala daerah apabila ditemukan indikasi kuat adanya politisasi birokrasi. Selain itu, BKN perlu menyediakan kanal pengaduan khusus (whistleblowing system) yang aman, sehingga ASN dapat melaporkan tekanan transaksional tanpa perlu takut kehilangan jabatan mereka.
Jika pemerintah pusat tidak segera mengambil tindakan tegas untuk mengintervensi karut-marut ini, reformasi birokrasi di Indonesia hanya akan menjadi slogan kosong. ASN daerah akan terus menjadi korban dan tumbal musiman dari sirkulasi politik lima tahunan.
