KAMPAK, JEBUS — Teriakan “urusan perut” dari rombongan emak-emak dan warga Dusun Kampak, Kecamatan Jebus, mendadak membakar suasana. Kawasan yang awalnya tenang kini bergolak hebat. Bukan cuma karena isu miring penjarahan 20 ton pasir timah ilegal dalam semalam, melainkan terbongkarnya skenario busuk di balik propaganda yang dihembuskan oleh seorang pria berinisial "AM".
Sosok yang mengaku-ngaku sebagai informan dan pejuang lingkungan tersebut mendadak jadi sorotan utama. Narasi tunggal AM yang tudang-tuding menyebut aktivitas tambang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak telah menggasak lingkungan dan menuding sejumlah penampung lokal, kini berbalik menghantam dirinya sendiri bagai bumerang.
Investigasi mendalam di lapangan mendapati fakta yang berkebalikan dari narasi AM. Mayoritas masyarakat Kampak justru pasang badan membela aktivitas tambang rakyat tersebut. Gelombang aksi demonstrasi puluhan emak-emak bahkan pecah di lokasi pada Sabtu (26/9/2026) malam. Mereka menuntut aktivitas tambang tidak diusik demi menjaga dapur tetap ngebul.
"Kami kerja di sini buat makan, buat anak sekolah! Jangan cuma karena kebiasaan mereka yang mau meras, kami yang dikorbankan!" teriak salah seorang ibu di lokasi dengan nada tinggi dan mata berkaca-kaca.
Pertanyaan mendasar yang monohok kini mengarah pada figur misterius tersebut: Siapa sebenarnya AM, dan agenda kotor apa yang sedang disembunyikannya di balik topeng kepedulian lingkungan?
Warga Kampak mengendus kuat bahwa AM bukanlah warga peduli lingkungan, melainkan perpanjangan tangan dari kelompok bisnis tertentu yang gagal menguasai lapak. Ia disinyalir memainkan instrumen propaganda dan memanfaatkan aparat demi kepentingan fraksi pengusaha tertentu.
Murni Hukum atau Balas Dendam Bisnis?
Tabir gelap di balik razia dan penertiban aparat yang sempat mengguncang Kampak beberapa waktu lalu mulai tersibak. Penindakan hukum tersebut disinyalir kuat tidak murni lahir dari penegakan aturan, melainkan imbas dari intrik bisnis yang bertepuk sebelah tangan.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan kronologi sebenarnya di balik aksi represif aparat.
"Adanya razia waktu itu dikarenakan ada pihak yang mengatasnamakan organisasi hendak menawarkan kerja sama agar hasil produksi dijual ke 'bos' mereka yang punya PT ternama. Mereka menargetkan 3 ton per hari. Ketika ditolak, barulah muncul penertiban karena mereka melakukan pelaporan kepada Kapolda Babel," beber sumber tersebut secara gamblang.
Tak berhenti di situ, AM diduga kuat melancarkan aksi pemerasan berkedok media. Seorang warga setempat menuturkan kekesalannya atas ulah AM yang kerap mengancam para penambang lokal.
"AM itu pernah bilang ke penambang, kalau hasil timah enggak dibagi ke kelompoknya, berita bakal dinaikkan terus, digoreng terus sampai sama-sama enggak bisa makan! Apakah AM ini warga asli Kampak atau cuma pendatang yang enggak mau lihat kampung kami maju? Dia cuma mau memperkaya diri sendiri dan kelompoknya!" ujar seorang ibu rumah tangga lokal dengan nada murka.
Ancaman Pidana dan Jerat Hukum
Aktivitas penambangan tanpa izin di area terlarang seperti DAS memang diatur secara eksplisit dan keras dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Jika terbukti, pelaku penambangan ilegal dapat dijerat Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar, sementara penadah hasil tambang ilegal diancam Pasal 161 dengan hukuman serupa.
Namun, pedang hukum tidak hanya mengincar para penambang. Jika klaim tuduhan "20 ton timah" dan tudingan sepihak yang ditiupkan AM terbukti sekadar rumor jahat atau fitnah berencana, pihak pendengung berpotensi besar diseret ke ranah pidana.
AM dan kelompoknya dapat dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah, serta pasal-pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara yang tidak ringan.
Verifikasi Resmi dan Cover Both Sides
Sesuai dengan amanat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 dan Pasal 3 serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan penyajian berita berimbang (cover both sides), tidak beritikad buruk, dan menguji kebenaran informasi, redaksi mengupayakan konfirmasi tingkat tinggi kepada pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
Upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan kepada:
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Viktor T. Sihombing, terkait langkah penegakan hukum, validitas angka "20 ton timah", serta kepastian netralitas jajaran kepolisian agar tidak menjadi instrumen penekanan bagi persaingan bisnis tambang.
Dir Polairud Polda Babel, Kombes Pol Rudi Syaeful Hadi, terkait pengawasan kawasan DAS Kampak serta tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum atau aktor intelektual yang menunggangi isu ini.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dan penjelasan tertulis dari Kapolda Babel maupun Dir Polairud Polda Babel masih terus ditunggu demi memastikan kebenaran substantif di lapangan—bukan sekadar narasi sepihak yang ditiupkan oleh sosok "AM" yang kini dikejar pertanggungjawabannya oleh publik Kampak***
