Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II

Kabar.Harian.Indonesia.com
Makassar, Sulsel – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Rakyat (PERAK) menyoroti pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di UPT SPF SD Negeri Labuang Baji II, Jalan Dr. Ratulangi No. 99 B, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Sorotan tajam ini dilayangkan menyusul ditemukannya sejumlah kejanggalan administratif maupun teknis saat tim melakukan monitoring di lokasi proyek, Sabtu (21/11/2026).

Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dua lantai yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran fantastis sebesar Rp 1.964.006.000 tersebut dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan 11 minggu kalender.

Ketua LSM PERAK Gowa sekaligus Plt Koordinator Divisi Investigasi dan Pengumpulan Data DPP LSM PERAK, Muh. Taufan Yunus, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan lemahnya transparansi dan pengawasan dari Kepala Sekolah serta jajaran P2SP. Salah satu indikatornya adalah ketiadaan dokumen Kurva S di lokasi proyek.

"Saat kami turun melakukan pemantauan, pihak P2SP tidak memasang Kurva S di lokasi. Akibatnya, publik maupun tim pemantau kesulitan mengukur sejauh mana persentase capaian progres fisik pekerjaan dibandingkan dengan waktu pelaksanaan 11 minggu tersebut. Ini mencerminkan kinerja Kepala Sekolah dan P2SP yang kurang transparan dalam mengelola anggaran negara hampir dua miliar rupiah," tegas Muh. Taufan Yunus dalam keterangannya.

Selain persoalan transparansi administrasi, Taufan juga menyoroti temuan krusial pada spesifikasi teknis konstruksi bangunan RKB dua lantai tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan fisik di lapangan, pembesian pada struktur kolom terlihat menggunakan baja tulangan polos (BjTP) diameter 12 mm.

Menurut Taufan, penggunaan besi polos pada struktur utama bangunan bertingkat sangat berisiko dan patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Ini bangunan RKB dua lantai untuk fasilitas pendidikan anak-anak kita, keselamatan konstruksi harus menjadi prioritas utama. Sepengetahuan kami, mengacu pada standar SNI konstruksi bangunan gedung bertingkat, struktur utama seperti pondasi dan kolom wajib menggunakan besi ulir (BjTS 420) agar memiliki daya lekat maksimal terhadap beton dan tahan gempa, bukan besi polos BjTP 12," ujarnya.

Atas temuan tersebut, LSM PERAK mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen, serta konsultan pengawas untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan administrasi sebelum pekerjaan pengecoran dilanjutkan.

"Kami meminta pekerjaan kolom yang menggunakan besi polos tersebut dievaluasi dan dicocokkan kembali dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar kerja (DED). Jika terbukti menyalahi spesifikasi teknis, P2SP harus bertanggung jawab membongkar dan menggantinya sesuai standar. Kami akan terus mengawal proyek ini hingga tuntas," pungkas Taufan. (*)


(TM/RED)
Baca Juga
Berita Terbaru
  • Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II
  • Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II
  • Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II
  • Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II
  • Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II
  • Kurva S Tidak Dipasang, LSM PERAK Pertanyakan Transparansi Proyek Rp 1,96 M di SDN Labuang Baji II
Posting Komentar