Informasi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran. Namun, kondisi itu dinilai cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan teknis secara langsung agar kualitas pekerjaan dapat dipastikan berdasarkan standar konstruksi dan dokumen perencanaan.
ANGGARAN Rp367 JUTA, PUBLIK BERHAK TAHU RINCIAN PEKERJAAN
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut tercatat sebagai berikut:
Dengan nilai anggaran tersebut, SUKMA memandang transparansi dokumen perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi hal penting. Masyarakat perlu mengetahui apakah material yang digunakan, volume pekerjaan, serta metode konstruksi telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis.
Sebab, kualitas jembatan tidak cukup dinilai dari tampilan fisik semata. Kekuatan struktur, mutu material, ketepatan dimensi, dan proses pengerjaan merupakan bagian penting yang harus memenuhi persyaratan teknis.
DUGAAN MATERIAL DAN BESI TULANGAN JADI PERHATIAN
Salah satu hal yang menjadi perhatian SUKMA adalah informasi mengenai dugaan penggunaan material batu kali dari sekitar lokasi material pasir merah. Selain itu, ukuran besi tulangan serta penggunaan material uril dan material polos juga memerlukan penjelasan.
Dalam pekerjaan konstruksi jembatan, pemilihan material harus mengacu pada perencanaan teknis. Jenis, ukuran, mutu, dan kelayakan material tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pengamatan visual, melainkan perlu diperiksa dan diuji sesuai kebutuhan teknis.
Karena itu, SUKMA meminta pihak pelaksana memberikan keterangan mengenai jenis dan diameter besi tulangan, mutu beton, kualitas agregat, sumber material batu kali, serta metode pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak dan perencanaan teknis.
SUKMA DESAK DINAS TEKNIS DAN INSPEKTORAT TURUN KE LAPANGAN
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, SUKMA mendorong dinas teknis Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan jembatan tersebut. Inspektorat juga diharapkan menjalankan pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya.
Pemeriksaan yang diperlukan meliputi:
- Pengukuran dimensi dan volume konstruksi jembatan.
- Pemeriksaan jenis, diameter, dan pemasangan besi tulangan.
- Pengujian mutu beton sesuai standar teknis.
- Pemeriksaan kualitas serta kelayakan material bangunan.
- Verifikasi sumber material yang digunakan.
- Pencocokan volume pekerjaan dengan RAB dan gambar kerja.
- Pemeriksaan dokumen pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditetapkan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, SUKMA mendorong agar dilakukan tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANA DIMINTA BUKA KLARIFIKASI
SUKMA meminta Pemerintah Desa Gadog dan CV Bintang Mahkota Karya tidak mengabaikan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penjelasan terbuka diperlukan agar tidak muncul spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Pemerintah desa dan pelaksana diharapkan dapat menjelaskan dasar penggunaan material, spesifikasi teknis, tahapan pekerjaan, serta mekanisme pengawasan yang telah dilakukan.
Apabila terdapat konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut, pihak yang bersangkutan juga perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan terhadap mutu dan kesesuaian pekerjaan.
Bagi SUKMA, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan keuangan publik.
SUKMA: PEMBANGUNAN HARUS BERKUALITAS, BUKAN SEKADAR SELESAI
SUKMA menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial bukan untuk menghambat pembangunan ataupun mencari kesalahan pihak tertentu. Pengawasan diperlukan agar anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jembatan penghubung memiliki peran penting bagi mobilitas warga. Karena itu, aspek keselamatan dan kekuatan konstruksi tidak boleh diabaikan.
Rp367.248.000 bukan anggaran kecil. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap material harus sesuai peruntukan, dan setiap pekerjaan harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan dari pihak terkait serta langkah pemeriksaan dari instansi berwenang untuk memastikan kualitas pembangunan jembatan di Kampung Sukabirus, Desa Gadog.
(TIM REDAKSI)
CATATAN REDAKSI:
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) terhadap penggunaan anggaran publik. Informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi teknis merupakan temuan awal yang masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan pengujian oleh tenaga ahli berwenang. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Pemerintah Desa Gadog, CV Bintang Mahkota Karya, konsultan pengawas apabila ada, dan instansi terkait.




